kebidanan

kebidanan
bayi dalam kandungan

Selasa, 02 April 2013

makalah kasus jampersal



BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Masa- masa menjelang kelahiran, berbagai pikiran dan perasaan pasti berkecamuk dalam diri setiap ibu hamil. Ada perasaan bahagia karena tidak lama lagi ada anggota keluarga baru yang hadir, namun ada rasa khawatir mengenai keselamatan dan kesehatan diri dan bayinya kelak. Bagi ibu dari kalangan tidak mampu, rasa khawatir itu bertambah ketika memikirkan biaya persalinan yang kelak harus ditanggung, terlebih di masa-masa sulit seperti sekarang ini.
Sejatinya, masyarakat kini tidak usah khawatir memikirkan biaya persalinan. Sejak tahun lalu, pemerintah telah menggulirkan program Jaminan Persalinan (Jampersal), di mana ibu-ibu hamil bisa mendapatkan layanan kesehatan dan persalinan yang biayanya dijamin pemerintah. Program Jampersal terbuka bagi seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi-bayi baru lahir tanpa memandang strata sosialnya, sepanjang yang bersangkutan belum memiliki jaminan persalinan.
Ibu hamil yang menjadi peserta Jampersal berhak memperoleh pelayanan jaminan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC) disertai konseling KB dengan frekuensi empat kali, pertolongan persalinan, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan nifas dengan frekuensi empat kali, dan pelayanan KB pasca persalinan.
Berbeda dengan tahun lalu, cakupan pelayanan Jampersal tahun ini lebih luas. Sekarang pemeriksaan kehamilan dengan penyulit atau komplikasi, seperti hipertensi, perdarahan masa kehamilan, dan lain-lain juga dijamin melalui Jampersal. Demikian pula halnya penanganan komplikasi di saat persalinan, nifas, termasuk bayi baru lahir dan pelayanan KB setelah persalinan.
Hal lain yang perlu juga dipahami masyarakat, peserta Jampersal juga menerima konsekuensi bersedia dilayani di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Di sisi lain, pembayaran akan tenaga kesehatan yang menangani Jampersal juga harus diperhatikan, mengingat hingga kini berbagai masalah terkait klaim yang belum dibayarkan masih belum terselesaikan.
1.2  Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca khususnya bidan tentang aturan dan tata cara mengenai Jampersal. Sehingga mereka dalam mengklaim hasil Jampersal menuai hasil sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1.3  Rumusan Masalah
1.      Apa Jampersal itu ?
2.      Bagaimana mengklaim hasil Jampersal yang benar ?
3.      Mengapa terjadinya permasalahan terkait hasil klaim Jampersal ?
4.      Apa akibatnya setelah terjadi permasalahan terkait klaim Jampersal ?
5.      Bagaimana upaya menanggulangi permasalahan terkait klaim Jampersal ?








BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1 Jaminan Persalinan ( Jampersal )
Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
2.2  Tujuan Jampersal
v  Tujuan Umum :
Jaminan persalinan mempunyai tujuan untuk menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi).
v  Tujuan Khusus :
  1. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertologan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan,
  2. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan,
  3. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan,
  4. Meningkatkan cakupan penangan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir,
  5. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
2.3 Regulasi
  1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraaan Praktik Bidan
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 052/Menkes/SK/II/2012 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
  6. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/431/12 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
    * Alokasi dana untuk 497 Kabupaten/Kota se-Indonesia Rp. 450.000.000.000 (Tahap Pertama)
  7. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/861/12 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
    *Alokasi dana untuk 497 Kabupaten/Kota se-Indonesia Rp. 600.000.000.000 (Tahap Kedua)
2.4 Sasaran
Ø  Yang dijamin oleh jaminan persalinan adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari), dan bayi baru lahir (usia 0-28 hari).
Ø  Yang dapat memperoleh pelayanan jaminan persalinan adalah seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan (tidak tertanggung di dalam kepesertaan ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek dan asuransi lainnya).
Ø  Pelayanan Jampersal tidak mengenal batas wilayah, artinya peserta berhak mendapatkan pelayanan dimanapun berada dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas diri lainnya.
2.5  Kebijakan Operasional :
  1. Pengelolaan jaminan persalinan di setiap jenjang pemerintahan (pusat, propinsi, dan kabupaten/ kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
  2. Pengelolaan kepesertaan jaminan persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari program jamkesmas yang mengikuti tata kelola kepesertaan dan manajemen jamkesmas, namun dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya.
  3. Peserta program jaminan persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.
  4. Peserta jaminan persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (rumah sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola jamkesmas dan BOK kabupaten/ kota
  5. Pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
  6. Pelayanan jaminan persalinan diselenggarakan dengan prinsip portabilitas, pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan.
  7. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (puskesmas dan jaringannya) didanai berdasarkan usulan POA puskesmas.
  8. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan swasta dibayarkan dengan mekaniskme klaim. Klaim persalinan didasarkan atas tempat (lokasi wilayah) pelayanan persalinan dilakukan.
2.6 Manfaat Jampersal
Ø  Pemeriksaan kehamilan antenatal care (ANC), pertolongan persalinan, pemeriksaan postnatal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah (puskesmas dan jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang tersedia fasilitas persalinan (klinik/ rumah bersalin, dokter praktik, bidan praktik) dan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tim pengelola jamkesmas kabupaten/ kota.
Ø  Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit dan komplikasi dilakukan secara berjenjang di puskesmas dan rumah sakit berdasarkan rujukan.
v  Pemeriksaan kehamilan (ANC)
1.  Waktu pemeriksaan
a. 1 kali pada triwulan pertama
b. 1 kali pada triwulan kedua
c. 2 kali pada triwulan ketiga
2. Pelayanan pemeriksaan kehamilan
a. 4 kali pemeriksaan kehamilan
b. Konseling KB
c. Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion
d. Penatalaksanaan mola hidatidosa
e. Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum
f. Penanganan Kehamilan Ektopik Terganggu
g. Hipertensi dalam kehamilan, pre eklamsi dan eklamsi
h. Perdarahan pada masa kehamilan
i. Decompensatio cordis pada kehamilan
j. Pertumbuhan janin terhambat (PJT): tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan
k. Penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa.
v Persalinan
1.  Waktu persalinan
a. Persalinan normal: rawat inap minimal 1 (satu) hari
b. Persalinan per vaginam dengan tindakan: rawat inap minimal 2 (dua) hari
c. Persalinan dengan penyulit post sectio-caesaria: rawat inap minimal 2 (tiga) hari
  2.  Pelayanan persalinan
a. Persalinan per vaginam
·         Persalinan per vaginam normal
·         Persalinan per vaginam melalui induksi
·         Persalinan per vaginam dengan tindakan
·          Persalinan per vaginam dengan komplikasi
·          Persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar
b. Persalinan per abdominam
·         Seksio sesarea elektif (terencana), atas indikasi medis
·         Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis
·         Seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar Rahim, dan sesarea histerektomi)
c. Komplikasi persalinan
·         Eklamsi
·         Perdarahan
·         Retensio plasenta
·         Penyulit pada persalinan
·         Infeksi
·         Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin
            d. Bayi baru lahir
·         Pelayanan esensial neonates atau bayi baru lahir
·         Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, BBLR, Infeksi, ikterus, kejang, RDS)
v  Pelayanan Nifas (Post Natal Care)
       1. Waktu pelayanan nifas
            a. Kunjungan pertama untuk KF1 dan KN1 (6 jam s/d hari ke-2)
            b. Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7)
            c. Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28)
            d. Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42)
       2. Pelayanan Nifas
            a. Komplikasi nifas
·         Perdarahan
·         Sepsis
·         Eklamsi
·         Asfiksia
·         Ikterus
·         BBLR
·         Kejang
·         Abses/Infeksi diakibatkan oleh komplikasi pemasangan alat kontrasepsi
·         Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu dan bayi baru lahir sebagai komplikasi persalinan
            b. Keluarga Berencana (KB)

2.7 Tata Prosedur Pelayanan Jampersal
v  Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama
Ø  Pelayanan persalinan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Poskesdes dan Polindes. Bidan prektek swata yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola  Jampersal Kabupaten Balangan.
Ø  Pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan normal, pelayanan nifas, KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, penanganan komplikasi pada kehamilan, pelayanan nifas dan bayi baru lahir.
Ø  Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan layanan rujukan maka Puskesmas wajib merujuk peserta ke fasilitas kesehatan rujukan.
v  Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
Ø  Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi di rumah sakir pemerintah maupun swasta yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasar rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.
Ø  Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit yang tidak mampu dilakukan dipelayanan tingkat pertama.
Ø  Pelayanan persalinan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam program Jamkesmas.

2.8 Jenis Pelayanan Jampersal
v  Pelayanan di Tingkat Pertama
1.  Fasilitas Kesehatan
a. Puskesmas
b. Puskesmas PONED dan jaringannya (termasuk Polindes dan Poskesdes)
c.  Fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.
 2.  Pelayanan persalinan meliputi:
 a. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali
b. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir
c. Pertolongan persalinan normal
d. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED
e. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali
f. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya
 g. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya
v  Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan
1.  Fasilitas Kesehatan
a. Poliklinik spesialis rumah sakin (rawat jalan)
b. Perawatan kelas III di rumah sakit pemerintah dan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.
 2.  Pelayanan persalinan meliputi:
a. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti)
b. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama.
c. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan.
d. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti)
e. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.
















BAB III
ANALISA KASUS
v  Contoh kasus :
Klaim Jampersal Lelet, Bidan Enggan Terima Pasien
Nanin - Timlo.net
Minggu, 24 Februari 2013 | 21:51 WIB


Boyolali — Keterlambatan klaim Jampersal (Jaminan Persalinan) hingga berbulan-bulan baru cair pada tahun 2012 silam menuai banyak keluhan para bidan. Dinas Kesehatan Boyolali akan memperbaiki mekanisme klaim Jampersal  dan dijamin sebulan cair.
Diakui Kepala Dinkes Boyolali Yulianto Prabowo, banyak keluhan dari para bidan terkait keterlambatan  klaim Jampersal tahun kemarin.Terlambatnya klain disebabkan kendala aturan tata kelola keuangan. Namun kendala ini menurut dia sudah dibenahi dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal Jampersal.
“Kita jamin Tahun ini klaim Jampersal sebulan bisa cair,” ungkap Yulianto Prabowo ketika dihubungi Minggu  (24/2).
Diakui, keterlambatan pencairan klaim Jampersal tahun kemarin cukup memberatkan para bidan. Meski pasien persalinan sudah ditangani, namun klaimnya tidak segera terbayarkan. Akibatnya, para bidan pun banyak yang malas bahkan enggan menerima pasien persalinan dengan Jampersal.
Sementara program Jampersal pada tahun 2012 kemarin cukup diminati masyarakat. Pada tahun Iturealisasi Jampersal menurut dia mencapai Rp 3,672 miliar. Dengan adanya Perbub ini akan pencairan klaim Jampersal dapat dilakukan tepat waktu. Sehingga para bidan diharapkan tidak keberatan melayani pasien persalinan. Hal ini mengingat animo masyarakat akan Jampersal ini cukup tinggi.
v  Analisa kasus oleh penulis
Judul                : Klaim Jampersal Lelet, Bidan Enggan Terima Pasien
Kasus tentang : Keluhan bidan mengenai pembayaran hasil Jampersal
Tempat              : Boyolali
Waktu                           : Minggu, 24 Februari 2013
Korban              : Para bidan di daerah Boyolali
Sumber konflik : Adanya kendala aturan tata kelola keuangan
Proses Konflik   : Kasus bermula dari keterlambatan pencairan klaim Jampersal tahun kemarin yang cukup memberatkan para bidan. Meski pasien persalinan sudah ditangani, namun klaimnya tidak segera terbayarkan. Akibatnya, para bidan pun banyak yang malas bahkan enggan menerima pasien persalinan dengan Jampersal.











BAB IV
PEMBAHASAN

Pemerintah menyediakan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun untuk penyelenggaraan paket Jampersal yang meliputi: pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, baik untuk keadaan normal maupun kasus-kasus komplikasi yang perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.
Menteri Kesehatan berharap dengan adanya Jampersal ini, hendaknya tidak ada lagi pengaduan masyarakat yang ditolak oleh tenaga kesehatan ketika membutuhkan pelayanan antenatal, persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Menteri Kesehatan juga mengharapkan agar para bidan menerapkan komunikasi interpersonal dalam memberikan konseling pengenalan tanda bahaya dan komplikasi kebidanan, pelaksanaan rujukan tepat waktu, pelayanan KB pasca persalinan yang diarahkan pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta penerapan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.
Pada tanggal 27 Desember 2011, Menteri Kesehatan telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Dengan demikian secara resmi Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 telah diterbitkan dan kegiatan Jampersal telah siap dilaksanakan per 1 Januari 2012. Dalam Kebijakan Operasional sebagaimana tercantum dalam SK Menkes No. 515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerima dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011 diatur beberapa poin, diantaranya pengelolaan Jampersal di setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).     
Pengelolaan kepesertaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari program Jamkesmas yang mengikuti  tata kelola kepesertaan dan manajemen Jamkesmas, namun dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya.
Sementara pelayanannya diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) didanai berdasarkan usulan rencana kerja (Plan Of Action/POA) Puskesmas. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan swasta dibayarkan dengan mekanisme klaim. Klaim persalinan didasarkan atas tempat (lokasi wilayah) pelayanan persalinan dilakukan.
Dana untuk pelayanan Jamkesmas termasuk Jampersal merupakan satu kesatuan (secara terintegrasi) disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Jamkesmas di wilayahnya dan Rekening RS untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (pemerintah dan swasta).
Pembayaran untuk pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan dengan cara klaim untuk  Pembayaran di faskes Tingkat Pertama. Sementara pembayaran di fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan dengan cara klaim, didasarkan paket INA-CBGs (Indonesia-Case Base Groups) dahulu INA-DRG.
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Jampersal merupakan paket pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan KB pasca persalinan. Sehingga setiap pasien penerima manfaat Jampersal, setelah melahirkan harus mengikuti program KB pasca persalinan. Dengan demikian, program Jampersal ini akan sejalan dengan program KB.
Dengan dukungan Jampersal diharapkan makin mengurangi hambatan finansial (financial barrier) yang dihadapi masyarakat yang selama ini tidak memiliki jaminan pembiayaan persalinan, agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia.
Namun dalam kenyataannya, uang pengganti dari pemerintah, tidak seluruhnya diterima oleh Tenaga Kesehatan. Dalam hal ini sanggupkah kita menjalani tugas tanpa kita memandang materi semata? Jawabannya hanya kita yang tahu. Tapi, tak henti-hentinya kita berharap, semoga saja dana yang dibayarkan dan diterima oleh Tenaga Kesehatan Pelaksana Jampersal tanpa potongan “administrasi” apapun.
Untuk itu, perlu adanya transparansi dan kesadaran semua pihak, karena mau tidak mau kita semua yang harus bergotong royong dan menyamakan persepsi, agar tidak menjadi salah interpretasi yang mengakibatkan terjadi perselisihan antara Tenaga Kesehatan Pelaksana Jampersal dan pemerintah. Loyalitas adalah hal yang utama, yang harus dimiliki dalam jiwa Tenaga Kesehatan itu sendiri. Sehingga, apabila Tenaga kesehatan Pelaksana Jampersal sudah memiliki loyalitas maka uang yang diterima, berapapun itu, akan tetap disyukuri, serta menjadi barakah dan seluruh kebaikan akan dilipatgandakan oleh Allah SWT dengan balasan surga Firdaus-Nya.
Bidan yang telah melakukan MoU untuk pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) wajib menyetorkan jasanya sekitar 25 persen dari Rp500 ribu, yang mereka terima. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi bidan yang sedang bertugas di Puskesmas, Polindes, Poned sebagai institusi pemerintah. Namun bagi bidan yang melakukan prakteknya sendiri, ketentuan itu tidak berlaku sehingga mereka akan menerima utuh jasa pelayanan Jampersal sebesar Rp500 ribu.
Namun hingga kini, anggaran Jampersal tahun sekarang belum turun sehingga jasa pelayanan buat para  bidan tersebut belum dibayarkan. Keterlambatan klaim Jampersal (Jaminan Persalinan) hingga berbulan-bulan baru cair pada tahun 2012 silam sehingga menuai banyak keluhan dari para bidan.
Terlambatnya klaim disebabkan  kendala aturan tata kelola keuangan. Namun kendala ini sudah dibenahi dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal Jampersal. Dijamin tahun ini klaim Jampersal sebulan bisa cair. Dengan adanya Peraturan ini pencairan klaim Jampersal dapat dilakukan tepat waktu. Dinas kesehatan juga akan selalu memfasilitasinya, sepanjang persyaratan terpenuhi. Sehingga para bidan diharapkan tidak keberatan melayani pasien persalinan. Hal ini mengingat animo masyarakat akan Jampersal ini cukup tinggi.


                                                         












BAB V
PENUTUP
5.1  Kesimpulan
1.      Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
2.      Jampersal mempermudah para ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang biayanya dijamin pemerintah.
3.      Jampersal bertujuan untuk mengurangi AKI dan AKB di Indonesia
4.      Jampersal harus dioperasionalkan dengan baik oleh pihak manapun, agar nantinya tidak merugikan pemerintah, tenaga kesehatan serta pasien.
5.2  Saran
1.      Semua pihak hendaknya saling membantu untuk menyukseskan program pemerintah, agar tujuan utama dapat tercapai secara optimal tanpa merugikan pihak manapun.
2.      Bidah hendaknya memberikan pertolongan dengan tulus, agar apa yang bidan lakukan menjadi sebuah pekerjaan yang mulia.




LAMPIRAN
“Klaim Jampersal Lelet, Bidan Enggan Terima Pasien”
Nanin - Timlo.net
Minggu, 24 Februari 2013 | 21:51 WIB




Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Boyolali, dr Yulianto Prabowo
Boyolali — Keterlambatan klaim Jampersal (Jaminan Persalinan) hingga berbulan-bulan baru cair pada tahun 2012 silam menuai banyak keluhan para bidan. Dinas Kesehatan Boyolali akan memperbaiki mekanisme klaim Jampersal  dan dijamin sebulan cair.
Diakui Kepala Dinkes Boyolali Yulianto Prabowo, banyak keluhan dari para bidan terkait keterlambatan  klaim Jampersal tahun kemarin.Terlambatnya klain disebabkan  kendala aturan tata kelola keuangan. Namun kendala ini menurut dia sudah dibenahi dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal Jampersal.
“Kita jamin Tahun ini klaim Jampersal sebulan bisa cair,” ungkap Yulianto Prabowo ketika dihubungi Minggu  (24/2).
Diakui, keterlambatan pencairan klaim Jampersal tahun kemarin cukup memberatkan para bidan. Meski pasien persalinan sudah ditangani, namun klaimnya tidak segera terbayarkan. Akibatnya, para bidan pun banyak yang malas bahkan enggan menerima pasien persalinan dengan Jampersal.
Sementara program Jampersal pada tahun 2012 kemarin cukup diminati masyarakat. Pada tahun Iturealisasi Jampersal menurut dia mencapai Rp 3,672 miliar. Dengan adanya Perbub ini akan pencairan klaim Jampersal dapat dilakukan tepat waktu. Sehingga para bidan diharapkan tidak keberatan melayani pasien persalinan. Hal ini mengingat animo masyarakat akan Jampersal ini cukup tinggi.
Sementara sesuai dengan ketentuan, peserta Jampersal disyaratkan untuk mengikuti program keluarga berencana (KB). Upaya ini supaya peserta Jampersal dapat memprogram kelahiran serta menyukseskan program KB nasional.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar